Sidang Umum Forum of Asia Pasific Parliamentarians for Education (FASPPED)  yang berlangsung tanggal 6 sampai 7 Juli menghasilkan Jakarta Action Plan yang pada prinsipnya menyepakati rencana aksi diantara parlemen Negara-negara Asia Pasifik untuk mempercepat realisasi Pendidikan untuk Semua (Education for All).

            Hasil sidang ini disampaikan Ketua DPR RI Marzuki Alie saat mengadakan Konferensi Pers usai menutup sidang yang juga dihadiri Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf, Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk Unesco, Arief Rachman, Rabu (7/7) di Hotel Sultan Jakarta.

            Marzuki mengatakan, ada enam point penting dari rencana aksi tersebut yaitu, membentuk Komisi Pendidikan di setiap parlemen Negara-negara Asia Pasifik, mengimplementasikan peraturan/Undang-undang yang bertujuan untuk memberikan dukungan dan insentif kepada para guru di daerah pedesaan serta menhasilkan undang-undang yang mendukung pengadaan pendidikan dasar gratis dan peningkatan alokasi anggaran pendapatan nasional untuk pendidikan.

            Tiga point penting lainnya adalah, mengadakan beragam workshop tentang pendidikan, memanfaatkan dan memperbarui website FASPPED dan memperkuat peran eksekutif Biro FASPPED dengan membentuk forum komunikasi elektronik yang berguna sebagai sarana tukar menukar informasi, serta membentuk forum sub-regional.

            Ketua DPR menambahkan, Delegasi Indonesia Nurhayati Ali Assegaff memimpin rapat Drafting Committee untuk perumusan Jakarta Action Plan dan perubahan Amandemen Anggaran Dasar FASPPED.

            Usulan Indonesia pada perubahan Anggaran Dasar FASPPED agar Presiden FASPPED berikutnya adalah Ketua Parlemen atau Ketua Komisi Pendidikan Parlemen disepakati oleh mayoritas delegasi Sidang Umum FASPPED.

            Walaupun, kata Marzuki, terjadi pembahasan yang cukup alot disesi ini, karena beberapa Negara ada yang keberatan Presiden FASPPED dijabat Ketua Parlemen dari Negara masing-masing.

            Namun berkat dukungan dari perwakilan Unesco, akhirnya usulan ini dapat diterima mayaoritas delegasi sidang.

            Selain hal di atas, Parlemen Indonesia juga mengusulkan penggantian logo FASPPED. Usulan ini akhirnya diadopsi secara resmi menjadi logo FASPPED di dalam sidang umum.

            Marzuki menambahkan, peserta sidang juga mengagumi presentasi yang disampaikan Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono tentang Program Indonesia Pintar beserta capaiannya dan bahkan delegasi parlemen dari Arab Saudi mengaku sangat antusias dan tertarik terhadap program Pintar tersebut, dan mereka akan menyesuaikan program tersebut dengan kondisi di negaranya. (tt,si)  Foto:doeh/parle/DS